Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2019 mengatur tentang Tata Cara untuk melindungi hak anak dalam pemeriksaan
perkara permohonan dispensasi kawin. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak
anak. Kasus perkawinan anak yang terjadi di Kota Banda Aceh yang tercatat di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh masih terjadi, sehingga perlu diketahui
bagaimana perlindungan hak anak dalam permohonan dispensasi kawin.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum
terhadap anak pada perkawinan usia dini. Untuk menjelaskan faktor penyebab hak
anak belum terpenuhi dalam permohonan dispensasi kawin. Untuk menjelaskan
pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang merupakan
penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat
dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Data
diperoleh dari studi keperpustakaan (library reseach) dengan mencari informasi,
serta dengan mewawancarai Responden dan informan yang menjelaskan pokok
permasalahan dalam penelitian ini (field research).
Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap anak pada
perkawinan usia dini di Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan di
antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan dini
untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak perempuan,
pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan.
Faktor yang menjadi penyebab hak anak belum terpenuhi ada enam faktor, antara
lain, karena adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor
perjodohan, faktor lingkungan dan faktor diri sendiri. Pertimbangan Hakim
mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini untuk memberikan
jaminan kepastian hukum, hak relasi sosial, hak bereproduksi dan sesuai dengan
azas perlindungan terbaik kepada anak didalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Serta
berlandaskan Keberadaan Perma No 5 Tahun 2019 tersebut yang merupakan
payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin
karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai
apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan.
Disarankan kepada Hakim/APH untuk memperkuat kebijakan perlindungan
hukum yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan prinsip dalam
kebijakan ini meliputi peningkatan ketatnya pengawasan dalam pemberian
dispensasi pernikahan oleh pengadilan. Meningkatkan pemahaman Anak tentang
dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan
sosial ekonomi.