Pasal 3 huruf o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa salah satu hak yang wajib diperoleh anak didik pemasyarakatan adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal tersebut mengatur tentang hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Namun, pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemasyarakatan belum dilaksanakan dengan baik.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemasyarakatan, hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemasyarakatan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (primer) dan penelitian kepustakaan (sekunder). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, bukubuku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah ketersediaan poliklinik, sosialisasi kesehatan dan kebersihan, pemenuhan gizi dan daftar menu, pembagian alat kebersihan, pembagian alat mandi dan multivitamin serta melaksanakan senam pagi, khusus pada masa covid sudah divaksinasi. Hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak atas kesehatan baik dari internal Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh maupun dari anak didik pemasyarakatan adalah tidak adanya dokter di LPKA Kelas II Banda Aceh, minimnya tenaga kesehatan, minimnya peralatan medis, tidak lengkapnya obat-obatan, minimnya anggaran, serta tidak semua anak didik pemasyarakatan menerapkan perilaku hidup sehat. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan adalah penambahan anggaran, menyediakan dokter dan menambah petugas kesehatan, bekerjasama dengan puskesmas, menambah alat medis dan obat-obatan.

Disarankan kepada pimpinan LPKA agar memenuhi hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. kepada anak didik pemasyarakatan untuk ikut serta mensukseskan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri masing-masing