Pasal 18 ayat (1) Qanun Aceh Nomor Tahun 2016 Tentang Kehutanan
Aceh,Menyatakan pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota wajib mengelola, melindungi,memelihara, dan melestarikan kawasan
lindung, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Beutong
merupakan penghubung Kawasan Ekosistem Leuser dan Ulu Masen yang sejatinya
adalah tempat habitat satwa langka. Hutan beutong sudah hancur akibat kegiatan
penambangan dan penebangan liar, dikarenakan kurangnya peran pemerintah Nagan
Raya dalam pelestarian dan pengelolaan hutan lindung.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan pengelolaan terhadap pelestarian hutan
lindung sesuai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.
Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga
kelestarian Hutan Lindung Kawasan Beutong. Upaya yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya dalam memenuhi tanggug jawab dalam pengelolaan
pelestarian hutan lindung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris
atau sering disebut penelitian lapangan,mengkaji ketentuan hukum bedasarkan
asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan untuk mengelola
bidang kehutanan, dengan mengikuti Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Kehutanan Aceh didalam pasal 4 menyebutkan, Pemerintah Aceh memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurusi urusan-urusan pemerintahan pada bidang
kehutanan, kecuali hal lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Kawasan Ekosistem
Hutan Leuser yang begitu luas tapi kurang didukung dengan sarana dan prasarana.
Upaya yang dilakukan dalam memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan
pelestarian hutan lindung melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat atau
perorangan yang sudah terlibat langsung dalam pemamfaatan kawasan hutan
lindung,memperketat penjagaan,menindak tegas bagi pelaku-pelaku kerusakan hutan
dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Di sarankan kepada pemerintah provisi agar lebih memperhatikan pelestarian
hutan lindung dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasana yang mendukung
kinerja. Diharapkan kepada masyarakat sekitar agar lebih ikut serta dalam menjaga
Kawasan Ekosistem Hutan Lindung agar dapat dinikmati dimasa akan datang.