Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjelaskan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, dalam waktu tiga puluh hari setelah itu.
Hal ini belum ada pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan sistem pemerintahan di
Indonesia.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan yang mana menjadi pertimbangan
Menteri Triumvirate sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau
Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya. Menjelaskan pengaturan
tentang Menteri Koordinator dan Menteri Triumvirate dalam menjalankan
penyelenggaraan fungsi ketatanegaraan Indonesia. Menjelaskan penyelesaian jika
terjadi sengketa antar Menteri Triumvirate sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika
Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatanya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripisi adalah hukum
normatif (legal research). Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya
merupakan studi dokumen, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para
sarjana.
Pertimbangan dalam pelaksanaan tugas pengganti Kepresidenan belum secara
jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Tetapi untuk aturan dalam pelaksanaan belum diatur tentang siapa yang
lebih berhak memberikan keputusan tentang dalam pelaksanaan pemerintahan. Menteri
Koordinator tidak harus selalu ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Karena
kementerian koordinator bisa saja dihapuskan atau diganti bidang koordinatornya bila
sistem pemerintahan yang berlaku menganggap tidak memerlukan kementerian tersebut.
Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Dalam penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia, jika kondisi kekosongan
jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sungguh terjadi, seharusnya pemerintah harus
dengan rinci membuat peraturan perundang-undangan tentang pengganti pelaksana
tugas Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya banyak terjadi peraturan
perundangan-undangan yang terlihat kurang jelas, seharusnya pemerintah juga
mengatur undang-undang secara jelas untuk fungsi dari setiap Menteri, siapa yang lebih
berhak menjalankan roda pemerintahan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang sudah secara jelas membuat tentang siapa yang berhak, agar nantinya
jelas siapa yang berhak atau berwenang dalam pengambilan keputusan terkait
menjalankan roda pemerintahan.