Ketentuan dasar dari Recall anggota DPR tertuang dalam Pasal 22B
Uundang-Uundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian
dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD Pasal 239 dan Pasal 242 mengatur tentang pemberhentian dan penggantian
antarwaktu anggota DPR. Sistem recall yang berkembang selama ini
menempatkan partai politik sebagai pemangku kekuasaan untuk merecall
anggotanya yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar/Aturan Rumah
Tangga partai, sehingga dalam perkembangannya banyak anggota DPR yang
telah direcall karena tidak sejalan dengan kebijakan yang telah di tetapkan
oleh partai pengusungnya.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hak recall terhadap anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang dilakukan oleh Partai Politik menurut Peraturan
Perundang- undangan, untuk menjelaskan akbat hukum yang timbul terhadap
status keanggotaan dewan yang di Recall oleh Partai Politik, serta untuk
menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh anggota dewan yang di Recall
oleh Partai Politik
Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif,
Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan pemberlakuan (implementasi)
pada setiap peristiwa hukum yang terjadi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak recall partai politik dalam
prakteknya telah mengenyampingkan konsep kedaulatan rakyat dalam
lembaga perwakilan di Indonesia, dimana mekanisme pertanggung jawaban
anggota DPR terhadap rakyat menjadi pertanggung jawaban terhadap partai
politik, secara tidak langsung partai politik turut serta untuk mengawasai anggota
partai politiknya yang berada di Parlemen, sehingga berdampak terhadap kinerja
anggota DPR yang semestinya melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat
menjadi wakil partai politik di dalam parlemen.
Disarankan kepada DPR untuk menindak lanjuti aturan mengenai
pemberhentian dan penggantian antar waktu/hak recall agar kiranya aturan
tersebut dalam implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
demokrasi di Indonesia, dan diharapkan agar kedepannya penggunaan hak recall
betul-betul diperuntukan atas nama kepentingan rakyat itu sendiri bukan sebagai
alat untuk menyingkirkan para anggota DPR yang bertentangan dengan
kebijakan partai demi melaksanakan kewajibannya sebagai perwakilan rakyat
yang bekerja untuk dan atas nama rakyat yang diwakilinya.