Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE
menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun, Nuril merupakan mantan pegawai tata usaha
SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mengalami pelecehan seksual
secara verbal oleh eks kepala sekolah tempatnya bekerja. Kasus pelecehan itu ia
rekam di ponsel. Nuril malah diseret ke ranah hukum karena ia dituding menyebarkan
rekaman percakapan mesum Muslim. Muslim melaporkan Nuril dengan tuduhan
pelanggaran Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Atas
pelaporan ini, Nuril digelandang ke pengadilan. Namun di Pengadilan Negeri
Mataram, ia terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Nomor
265/Pid.Sus/2017/PN.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Perlindungan Hukum bagi
Korban Pelecehan Seksual Melalui Informasi Transasksi Elektronik dan untuk
menjelaskan Kedudukan Alat Bukti Rekaman Elektronik Dalam Pembuktian Tindak
Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang
dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari kajian
perpustakaan atau telaah terhadap sumber-sumber yang bersifat kepustakaan dan
metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
yang merupakan kata-kata tertulis maupun lisan dari hasil wawancara maupun
observasi.
Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual sudah menjadi hak Nuril untuk
menyebarkan sebuah informasi elektronik yang dapat menunjukkan keterkaitkan
perbuatan yang ditujukan kepadanya berupa pelecehan seksual yang didapat oleh
Nuril, seharusnya Nuril dilindungi dan bukan dijadikan tersangka atas perbuatannya
untuk melindungi diri sesuai dengan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah.
Disarankan agar perlindungan korban dan saksi benar-benar
diimplementasikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat melndungi
hak-hak korban tanpa menjadikannya sebagai orang yang bersalah. Disarankan bagi
penegak hukum harus benar-benar melihat dari sudut pandang keadilan dalam
penegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.