Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha
Pertambangan, Izin Pertambangan Rarkyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pasal 40 ayat (3) Pasal 48 Pasal 67 ayat (1) Pasal
74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”. Namun dalam prakteknya masih
dijumpai beberapa kasus Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie,
selanjutnya diketahui juga bahwa hakim meberikan hukuman yang relatif ringan terhadap
pelaku.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya Tindak
Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie. Menjelaskan dasar pertimbangan
hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku Tindak Pidana
Penambangan Pasir Ilegal. Menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi
terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal.
Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang menggunakan data
skunder yaitu menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Pengumpulan data
dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan dilakukan
diwilayah hukum Sigli.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di
Kabupaten Pidie disebabkan faktor ekonomi, faktor kesempatan kerja yang terbatas,
faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dasar pertimbangan hakim memberikan
hukuman yang relatif ringan karena terdakwa bersikap sopan selama di persidangan,
mengakui dan menyesali perbuatnnya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten pidie untuk menanggulangi terjadinya
tindak pidana penambangan pasir ilegal adalah upaya prefentif dan upaya represif.
Disaran kan kepada pemerintah kabupaten pidie untuk meningkatkan pendapatan
dan upah atas jasa masyarakat dalam bekerja dengan menghitung tingkat kebutuhan dasar
masyarakat. Meluaskan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga tidak adanya lagi
pengangguran di suatu daerah dan tidak adanya lagi kehajatan yang dilakukan oleh
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan disarankan kepada pidak Kepolisian,
Dinas Pertambangan, untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penerbitan
tindak pidana penambangan tanpa izin. Dan memberikan penyuluhan hukum bagi
masyarakat yang masih kurang paham akan kesadaran hukum.