Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah disebutkan
bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai
taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (Dua) gram emas murni, diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir Cambuk paling banyak 12 (Dua Belas) kali atau denda paling
banyak 120 (Seratus Dua Puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua
belas) bulan”. Namun meskipun telah diancam dengan pidana yang berat dalam
praktek masih ditemukan di Kota Banda Aceh perkara jarimah maisir Sabung Ayam. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor terjadinya jarimah maisir
Sabung Ayam, penerapan uqubat ta’zir cambuk sudah sesuai dengan qanun yang
berlaku dan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana
maisir sabung ayam.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui berupa data penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat
para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian
lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor terjadinya jarimah maisir
sabung ayam di Kota Banda Aceh adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor
situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, faktor
persepsi terhadap ketrampilan maisir. Penerapan uqubat ta’zir cambuk sudah sesuai
dengan qanun yang berlaku adalah sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal
disebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maisir masih sangat ringan,
adanya pilih kasih, sarana dan prasarana belum memadai dan hambatan dan upaya
yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana maisir sabung ayam adalah, kurang seriusnya para penegak hukum dalam menjatuhi hukuman terhadap pelaku
maisir, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap maisir, pergaulan bebas dan
lemahnya iman. Upaya yang ditempuh dalam menanggulangi jarimah maisir
dilakukan melalui dua pendekatan yaitu upaya preventif dan upaya represif.
Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh khususnya kepada Dinas
Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Penyidik, Pemuka Masyarakat, bahwa Qanun
Jinayah yang sudah disahkan dan merupakan keinginan seluruh masyarakat Aceh
agar diberlakukan sebaik mungkin tanpa pilih kasih merasa takut dengan intervensi
negara lain. Karena membangun masyarakat harus sesuai dengan budayanya, karena
kebudayaan itu tidak dapat ditukar dengan apapun.