Pasal 18B UUD 1945 dan PP Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang
Daerah memberikan peluang keistimewaan dan kekhususan untuk Pemerintah
Aceh dalam membentuk Qanun Bendera dan Lambang.namun pemerintah pusat
melalui surat Kemendagri RI Nomor 188.34/2723/SJ tahun 2016 menyatakan
pembatalan terhadap Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Dikarenakan menyerupai logo ataupun bendera Gerakan Separatisme atau GAM.
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah ada keterlibatan
Pemerintah Daerah terhadap pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Bendera dan Lambang Aceh, Untuk mengetahui mekanisme
pembatalan Qanun Aceh tersebut sesuai dengan UU Pemerintah Daerah,Untuk
mengetahui dampak daripada pembatalan Qanun Aceh tersebut dalam kehidupan
masyarakat Aceh.
Metode Penelitian dalam penulisan ini digunakan metode adalah yuridis
normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada
peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum,
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya masa cooling dawn
oleh pemerintah pusat juga bentuk Bendera Aceh menyerupai Bendera Gerakan
Aceh Merdeka serta untuk mengutamakan kedaulatan NKRI dan meredam
munculnya Gerakan anti Pemerintah Republik Indonesia. Munculnya bendera
bulan sabit dan bintang dalam konteks politik kekinian di Aceh sebenarnya
sejalan dengan munculnya fenomena partai politik lokal di Aceh. Dan jika
ditelusuri lebih jauh ke belakang, maka kedua fenomena tersebut berkaitan
dengan munculnya Gerakan perlawanan (separatisme) terhadap Pemerintah
Pusat yang diperankan salah satunya oleh GAM dan untuk alasan hukum dalam
pembatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh
adalah unutk menjamin kepastian hukum. Dimata hukum, keberadaan qanun
tersebut sudah sah berlaku, meskipun menurut Pemerintah masih tidak sesuai.
Disarankan kepada pemerintah daerah harus dilakukan diskusi antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar tidak menjadi bias dan ada
kepastian hukum maupun kepastian politik dan Jika Pemerintah Pusat ingin
merubah bentuk daripada bendera Aceh, Pemerintah Pusat memanggil ParNas
(Partai Nasional) yang ada di daerah untuk melakukan revisi terhadap Qanun
tersebut.