Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3
berbunyi “anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara
lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang
berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas dpr. Akan tetapi terdapat
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang yang seakaan tidak memiliki
hak imunitas dengan dijatuhi hukuman pidana karena mengupload foto berisi
mosi tidak percaya kepada kepala puskesmas disalah satu wilayah Kota Sabang.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Sabang memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan
Upaya yang dapat dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang
dalam rangka pemenuhan hak imunitasnya..
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
normatif. Data penulisan diperoleh melalui pengumpulan bahan primer, sekunder
dan tersier. Dengan menganalisis undnag-undang, dokumen-dokumen serta
buku-buku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Sabang melekat, dalam pelaksanaannya juga di atur
pada tatib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, bentuk dari adanya hak
imunitas dapat di lihat saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
tersangkut permasalahan hukum, maka tidak serta merta dapat dimintai
keterangan, melainkan melalui Badan kehormatan dewan sebagai bentuk adanya
hak imunitas. Hambatan anggota dprk dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya disebabkan karena kurangnya pemahaman penggunaan hak imunitas
oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan
Dengan memahami apa yang dimaksud dengan hak imunitas, bagaimana cara
menggunakan hak imunitas serta mengatur secara jelas bagaimana bentuk-bentuk
pengawasan yang dapat dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota.
Disarankan kepada angota dprk memahami batasan fungsi pengawasan
agar tidak menyerang kehormatan orang lain. Disarankan Dewan Perwakilan
Rakyat RI membentuk aturan hukum terkait bentuk fungsi pengawasan agar
tidak monoton mengikuti prosedur pengawasan. Disarankan kepada Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang agar melakukan studi banding dalam
rangka fungsi pengawasan anggota dewan perwakilan rakyat.