Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa : (a) melaksanakan tugasnya
dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi (b) melaksanakan
tugasnya dengan cermat dan disiplin. Namun pada kenyataannya masih terdapat
aparatur sipil negara (ASN) di wilayah kabupaten Pidie Jaya yang masih
melanggar kode etik ASN.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penegakan disiplin
Aparatur Sipil Negara yang melanggar kode etik, untuk menjelaskan hambatan
yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Pidie Jaya dalam pelaksanaan
penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara yang melanggar kode etik, untuk
menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pidie Jaya
dalam pelaksanaan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara yang melanggar
kode etik.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris melalui
penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research. Penelitian
lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan
responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh
data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan disiplin
aparatur sipil negara yang melanggar kode etik belum maksimal disebabkan oleh
kurangnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan kerja, kurang berdisiplin,
kurang bertanggung jawab. Hambatannya adalah kurang tegasnya sanksi yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang, kurangnya kedisiplinan ASN, penegakan
hukum di dalam ikatan dinas yang masih lemah, tidak ada responsif oleh ASN
yang bersangkutan, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia,
adanya keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, rendahnya tingkat
kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan adalah upaya preemtif, upaya preventif,
dan upaya represif.
Disarankan kepada Aparatur sipil negara (ASN) agar lebih memahami
etika jabatan (kode etik) sebagai aparatur negara dan harus disiplin. Kepada
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya khususnya Badan Kepegawaian Daerah Pidie
Jaya untuk memberikan sanksi/tindakan secara tegas bila seorang ASN terbukti
melakukan pelanggaran disiplin.