Pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri
dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa
kepada bupati/walikota melalaui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan sesuai dengan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan aturan yang
berlaku yaitu Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Kampong.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan anggaran
pendapatan belanja desa dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja
desa di kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
kewenangan kepala desa dalam perencanaan APBDesa, pertanggungjawaban
kepala desa kepada Bupati, BPD dan masyarkat mengenai penyelenggaraan
APBDesa. Agar masyarakat juga tau dan bisa berperan aktif dalam segala
kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan di desa.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
empiris yaitu penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk
mengetahui fenomena dan fakta-fakta yang dibutuhkan secara langsung ke
lapangan, dengan pendekatan analisis deskriftif dengan teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa kurang maksimal dalam
menjalankan kepemimpinan dan kewenangannya hal ini disebabkan pelaksanaan
pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak
adanya laporan penyelenggaraan APBDesa. kepada Badan Permusyawaratan Desa
masyarakat serta masih kurangnya berhasilnya pelaksanaan APBDesa, salah satu
penyebabnya adalah Sumber Daya Manusia tim perencana APBDesa. yang masih
rendah.
Disarankan kepada pemerintah desa harus bisa lebih meningkatkan
pengawasan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan APB Desa, lebih
transparan dalam memberikan laporan penyelenggaraan APB Desa, menjaga
kepercayaan masyarakat dan lebih maksimal meningkatkan kinerja dalam
perumusan perencanaan APB Desa hingga pertanggungjawabannya.