Pemberhentian kepala di desa atau reje di atur dalam Qanun Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pemerintahan Desa. Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa reje atau
kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau
diberhentikan.Diberhentikan dari Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syaratsyarat sebagai kepala desa, dinyatakan bersalah melanggar hukum dan melakukan
larangan bagi reje dan terjadi krisis kepercayaan yang luas terhadap kepimpinan
reje. Namun kenyataan Kepala Desa atau Reje di kampung Kuala I di duga usulan
pemberhentian Reje tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, karean Reje
Kampung Kuala I di duga melakukan korupsi dan tidak melakukan kewajibannya
sebagai Kepala Desa sehingga masyarakat membuat laporan untuk pemberhentian
Reje Kampung Kuala I. Berdasarkan dari permasalahan tersebut penelitian ini
bertujuan untuk mengetahuai dan menjelaskan prosedur pemberhentia Reje
Kampung Kuala I Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 dan untuk
menjelaskan akibat hukum terhadap pemberhentian Reje Kampun Kuala I.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
Yuridis Empiris, metode ini merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan
dengan cara melakukan kajian undang-undang dan penelitian lapangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur telah melalui tahapan
pemeriksaan seperti melakukan musyawarah dengan RGM yang dihadiri 2/3
anggota RGM, kemudian pembentukan bedel untuk membuktikan bahwa Reje
Kampung Kuala terbukti sehingga usulannya diberikan Ke Inspektorat atas usulan
Camat. Akibat hukum dari pemberhentian Reje Kapung Kuala I Bintang
menetapkan pemberhentian sementara yang berdasarkan alasan-alasan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disarankan kepada masyarakat dan aparatur kampung agar lebih
memperhatikan penyelenggaraan yang ada di kampung tersebut agar tidak
terjadinya penyalahgunaan wewenang. Juga perlunya memperjelas regulasi dalam
proses pemberhentian kepala desa agar tidak lagi menjadi polemik.