Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang bertujuan menghilangkan atau mengurangi tanggung jawabnya. Pelaku usaha juga dilarang memindahkan beban pembuktian, termasuk memasukkan pernyataan bahwa konsumen dianggap selalu menyetujui seluruh isi perjanjian. Namun pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh pelaku usaha yaitu
tempat penitipan anak sering kali membuat klausula baku secara sepihak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan, bentuk dan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku dalam perjanjian antara konsumen pada tempat penitipan anak, faktor-faktor yang memengaruhi munculnya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian tempat penitipan anak serta dampak penerepan klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab terhadap perlindungan hukum konsumen tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan informan. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Tempat Penitipan Anak dan Pengguna Jasa Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh. Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) dan Akademisi Hukum Perdata.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh yaitu prosedur penanganan kejadian, serta pengalihan tanggung jawab jika terjadi cidera, faktor-faktor yang memengaruhi pengalihan tanggung
jawab yaitu budaya masyarakat Banda Aceh yang menekankan nilai kepercayaan, religiusitas, keharmonisan sosial, kepatuhan terhadap otoritas, kurangnya literasi, serta pemahaman hukum menyebabkan penerimaan klausula baku cenderung bersifat pasif dan tidak kritis, serta penggunaan klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha penitipan anak dengan konsumen memiliki dampak merugikan pihak konsumen yang hak-haknya telah di atur di dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Disarankan kepada pihak pemerintah atau lembaga terkait agar membuat aturan tentang larangan klausula baku kepada pelaku usaha yang akan merugikan konsumen, melakukan pengawasan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagi pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum.