Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, meski telah diancam pidana kenyatannya masih terdapat adanya kasus penyelundupan bawang impor yang terjadi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor, hambatan yang dialami oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam mencegah penyelundupan bawang impor.

Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan (field research) dengan cara mewawancarai (interview) informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas. Penelitian kepustakaan (library Research) dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini serta data

Hasil penelitian menjelaskam bahwa faktor pelaku melakukan penyelundupan bawang impor adalah karena faktor ekonomi yang dalam hal ini para pelaku mendapatkan bawang impor tersebut dengan murah dan dijual kembali dengan harga yang menghasilkan keuntungan bagi pelaku serta sudah ada para penampung yang siap menampung bawang selundupan tersebut. Hambatan yang dialami oleh pihak bea dan cukai banda aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor adalah karena luas wilayah sehingga mengakibatkan kurangnya controlling disetiap area yang sering terjadi penyelundupan barang dan membuat para pelaku bebas dalam menjalankan aksinya. Upaya yang dilakukan adalah melakukan penindakan tegas tegas dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan dilakukan proses menurut hukuman yang berlaku.

Disarankan kepada semua pihak dalam hal ini pihak Bea dan Cukai Kepolisian Perairan, TNI AL dan instansi terkait lainnya untuk lebih sering melakukan pengawasan terhadap jalur lalu lintas yang dianggap rawan dilakukan tindak pidana penyelundupan.