Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, alat yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) menyatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh PPNS Perikanan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan mengalami berbagai hambatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prosedur penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak, hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara merusak.
Metode penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang diperoleh dalam penulisan ini melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan wawancara responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pengolahan TKP, pelacakan dan pembuntutan, analisis dokumen, penetapan tersangka, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan alat bukti, pembuatan BAP hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kendala dalam memperoleh bukti, jarak rumah tahanan yang relatif
jauh, keterbatasan SDM, serta kebocoran informasi pelaksanaan patroli. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, kerja sama dengan Panglima Laot, penegakan hukum, pelaksanaan patroli dan pengawasan secara rutin.
Disarankan kepada Pangkalan PSDKP Lampulo agar meningkatkan dukungan sarana dan prasarana seperti penambahan kapal patroli, anggaran operasional, penyediaan dermaga, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia PPNS Perikanan. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama dengan masyarakat dan lembaga Panglima Laot guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara merusak. Kepada pelaku untuk tidak mengulangi
perbuatan yang melanggar hukum dan menjadikan proses hukum yang dijalani
sebagai pembelajaran.