Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang No 16 tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat,
paralegal, dosen,mahasiswa fakultas hukum. Pengaturan fungsi Paralegal diatur
didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan
tata cara pemberian Bantuan Hukum. Pasal 16 ayat (2) huruf (h) mengamanatkan
pendampingan diluar pengadilan. salah satunya pada perkara kekerasan dalam
rumah tangga, Namun dalam prakteknya peran paralegal masih belum maksimal
karena tidak semua perkara kekerasan dalam rumah tangga di dampingi oleh
paralegal.
Tujuan dari Penelitian ini untuk menjelaskan Peran Paralegal pada
pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hambatan yang di hadapi
Paralegal pada pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta upaya
yang dilakukan Paralegal pada pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah
tangga dalam pemberian pendampingan hukum.
Data dalam penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field resarch)
dan Penelitian kepustakaan (library reserch).Penelitian lapangan dilakukan guna
memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan.Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil Penelitian menunjukan bahwa Peran Paralegal dalam
melakukan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
dimulai pada saat korban melakukan pelaporan setelah menerima laporan
paralegal melayani dengan konsultasi,mengupayakan mediasi dan pendampingan
medis. Adapun hambatan yang dihadapi Paralegal yaitu kurangnya pengetahuan
tentang peran Paralegal oleh satu pihak dan paralegal yang jumlahnya sedikit dan
kurang kepercayaan masyarakat karena tidak semua Paralegal Sarjana Hukum,
upaya dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat
tentang fungsi Paralegal,memberikan pendidikan khusus bagi paralegal, dan
merekrut paralegal yang berkualitas.
Disarankan bagi pemerintah, perlu adanya penguatan dan pembaharuan
Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan
mengatur mengenai paralegal, disarankan bagi paralegal perlu adanya sosialisasi
bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui keberadaan paralegal,disarankan
Bagi paralegal perlu adanya pendampingan dan pemberdayaan khususnya
dibidang rehabilitasi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta
sinergitas antar lembaga penyedia layanan sangatlah penting, demi kepentingan
korban agar terlindungi, serta kenyamanan terhadap korban dapat tercipta.