Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan pasal 112 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi berbunyi : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada.Untuk memperoleh data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang- undangan, buku, teks, teori, artikel, tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa. (1)Hambatan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan yakni modus pelaku, luasnya perairan, komunikasi lintas instansi yang memerlukan waktu lama, minimnya tenaga penyidik , sarana dan prasarana (2) peran PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dalam melakukan penindakan menanggulangi tindak pidana penyelundupan belum maksimal dan upaya penanggulangan dengan cara usaha preventif sebagaimana yang tercantum dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaraan peraturan perundang-undangan.Usaha refresif merupakan usaha menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya penyelundupan, serta adanya penegakan hukum di bidang Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2007.

Saran perlu adanya koordinasi antar penyidik dengan penyidik pegawai negeri sipil dari instansi lainnya,sehingga upaya proses penanggulangan tindak pidana penyelundupan dapat berjalan dengan baik