Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan juga memberikan kewenangan kepada
Lembaga Adat untuk menyelesaikan 18 sengketa/perselisihan untuk diselesaikan dengan
hukum adat dengan menerapkan saksi adat. Namun dalam kenyataan nya Penerapan
Saksi Adat masih ada kekurangan, hal ini terjadi di Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh.
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan
penyelasaian perkara tindak pidana pencurian secara hukum adat, Prosedur dalam
pelaksanaan peradilan adat serta sanksi adat yang diberikan kepada pelaku tindak
pidana pencurian ringan yang melakukan pencurian sandal dan sepatu.
Untuk memperoleh data primer dalam penulisan ini dilakukan penelitian
kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku,
jurnal, yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian lapagan untuk
memperoleh data skunder dengan cara mewawancarai responden dan informen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat bagi
pelaku tindak pidana pencurian sandal dan sepatu di Kecamatan Baiturrahman
sudah sesuai penerapannya dengan aturan dalam Hukum Adat, yaitu teguran dari
pihak tuha gampong, pembinaan, sanksi. Tahapan prosedur dalam peradilan adat
serta hukumannya diserahkan kepada penguasa (pimpinan peradilan adat
gampong), maka sanksinya bisa berbeda-beda. dalam hal ini penerapan sanksi adat
yang diterima oleh pelaku pencurian tersebut adalah harus selalu hadir dalam
kegiatan gampong serta aktif dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid
selain itu pelaku lebih di arahkan atau pembinaan yang dilakukan tuha
gampong/tokoh adat kepada pelaku pencurian tersebut agar dia tidak mengulangi
perbuatannya tersebut .
Saran kepada para penanggung jawab pelaksana peradilan adat agar
dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana pencurian yang
terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi malu dan jera untuk
melakukan tindak pidana pencurian.Kepada pimpinan daerah agar memberikan
kewenangan dan prasarana yang dapat mendukung dalam proses pelaksanaan
peradilan adat di gampong.Perlu adanya partisipasi masyarakat seluruh gampong
Kota Banda Aceh, sehingga peran dan fungsi aparat gampong sebagai wadah
penyiaran, pengawasan dan pencegahan prilaku negatif masyarakat gampong
menjadi efektif pada semua kelompok masyarakat.