Pasal 46 Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial
menyebutkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban
menyelenggarakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan
kehidupan dan penghidupan yang layak bagi gelandangan dan pengemis melalui
bimbingan fisik, agama, mental, sosial, pelayanan Kesehatan, pelayanan
pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesempatan kerja dan berusaha, bantuan
sosial dan asistensi sosial dan pemulangan ke daerah asal dan pendampingan
sosial. Namun dalam kenyataannya tanggung jawab pemerintah kota banda aceh
terhadap Pendidikan anak tuna wisma berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2013
tentang Kesejahteraan Sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah
Kota Banda Aceh terhadap Pendidikan anak tuna wisma berdasarkan Qanun
Nomor 11 Tahun 2013, untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi Pemerintah
Aceh dalam penyelenggaraan Pendidikan anak tuna wisma di Kota Banda Aceh,
untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota
Banda Aceh terhadap pendidikan anak tuna wisma berdasarkan Qanun Nomor 11
Tahun 2013 dengan pengembangan tenaga pendidikan, buku pelajaran, pelatihan
sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh, hambatan yang
dihadapi Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan anak tuna wisma di
Kota Banda Aceh yaitu lingkungan tempat tinggal tidak lagi mampu memberikan
pekerjaan, dan tingkat pendidikan yang rendah, upaya yang dilakukan pemerintah
Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan terhadap tuna wisma
dengan cara upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi, dan operasi
penertiban.
Diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas
Sosial meningkatkan kerjasama dengan dinas-dinas terkait agar tuna wisma di
Kota Banda Aceh mendapatkan pendidikan yang layak.