Kasus yang terjadi pada Putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna adalah seorang
karyawan PT. Tunggal Idaman Abadi tanpa wewenang dari perusahaan mengambil uang
pembayaran obat dari konsumen perusahaan PT. Tunggal Idaman Abadi. Sedangkan yang
bertugas mengutip uang pembayaran adalah Pegawai Apotek Putroe Meuraxa. Berdasarkan
kasus tersebut maka majelis hakim memutuskan dengan Putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN
Bna menyatakan bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan
yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah
untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Tetapi berdasarkan
pengamatan pada putusan tersebut, keterangan yang terdakwa berikan di persidangan tidak
memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum yang dipakai hakim sudah
sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan putusan hakim yang belum mencerminkan
kepastian hukum, kemanfaatan dan nilai keadilan.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
studi kasus. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara
mempelajari literatur, putusan pengadilan, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum yang dipakai oleh hakim terhadap
fakta-fakta di persidangan adalah Pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Hal ini tidak sesuai
dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan mengambil harta orang
lain berdasarkan tipu muslihat bukan berdasarkan harta dalam penguasaannya. Seharusnya
dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Cerminan nilai
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim belum tampak karena
hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan untuk perbuatan yang
dilakukannya, meskipun terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
tetapi apa yang terdakwa lakukan telah memberi efek buruk pada pihak lain yaitu perusahaan
PT Tunggal Idaman Abadi karena uang perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi
belum dikembalikan. Sehingga untuk memberi efek jera terdakwa seharusnya dihukum
dengan hukuman yang lebih berat.
Disarankan kepada hakim agar memperhatikan unsur-unsur tindakan pidana yang
dilakukan terdakwa agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan dasar hukum bagi
terdakwa. Disarankan kepada hakim agar memberikan hukuman yang sesuai dengan
kesalahan pelaku kejahatan agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.