Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebutkan bahwa
barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan
tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama
empat tahun. Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa penyidikan merupakan
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangka. Namun kenyataannya banyak kasus penipuan yang tidak
terselesaikan karena penyidik sulit membedakan penipuan dengan wanprestasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan dalam
penanganan perkara tindak pidana penipuan pengadaan proyek, hambatan dalam
proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan pengadaan proyek, upaya
dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana
penipuan pengadaan proyek.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui
wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan
peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terdiri dari
pemanggilan dan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, penangkapan dan penahanan
tersangka, penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, membuat berita
acara penyidikan dan lampiran-lampiran. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan
terhadap tindak pidana tindak pidana penipuan proyek terdiri dari sumber daya
manusia, Terlambatnya regenerasi personil yang bertugas sebagai penyidik, tidak
adanya anggaran yang mencukupi, kurangnya alat, Pelaku melarikan diri, dan
Pembuktian unsur tindak pidana penipuan. Upaya untuk menghadapi hambatan
dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pengadaan
proyek yaitu endidikan dan pelatihan, bersedia ditempat di posisi apapun, Membuat rencana anggaran, mempelajari kasus, melakukan koordinasi dengan
instansi kepolisian di setiap daerah, meminta bantuan alat ke Polda Aceh. Kepada penyidik disarankan kepada penyidik agar meningkatkan
koordinasi antar instansi penegak hukum dan sumber daya manusia agar dapat
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota
Banda Aceh disarankan agar menambah anggaran biaya operasional serta
melengkapi sarana dan prasarana kegiatan penyidikan.