Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, dan Jo Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang akan tetapi dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika belum berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika, Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Saksi, Hal-hal yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, teori-teori, jurnal-jurnal, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan perlindungan hukum bagi saksi dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan sesuai prosedur, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa saksi maka akan dilakukan tanpa adanya permohonan. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban. Upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dilakukan dengan cara nama atau identitas saksi pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberi perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya.

Di harapkan penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap saksi, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang.