Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia menyebutkan ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau
Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Namun
dalam kenyataannya peran ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan
pelayanan publik belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penghambat ombudsman Aceh
dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Banda Aceh, untuk
menjelaskan proses ombudsman Aceh dalam pengawasan pelayanan publik di Kota
Banda Aceh, untuk menjelaskan upaya ombudsman Aceh dalam melaksanakan
pengawasan pelayanan publik di Kota Banda Aceh masa akan datang.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (field research)
dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan
informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penghambat ombudsman Aceh
dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Banda Aceh antaralain
faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal, proses ombudsman Aceh
dalam pengawasan pelayanan publik di Kota Banda Aceh dengan melakukan penilaian
untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat, upaya ombudsman Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap
pelayanan publik di Kota Banda Aceh di masa akan datang dengan peningkatan
kapasitas sumber adya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, inovasi dan
kreativitas, peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas serta menampung saran dan
masukan dari masyarakat.
Diharapkan kepada ombudsman perwakilan Aceh untuk dapat meningkatkan
sumber daya manusia yang berkualitas agar tidak terjadi faktor penghambat dalam
pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.