Dasar hukum operasi tangkap tangan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanannya KPK menggunakan Pasal 1 Angka 19 KUHAP yang menyatakan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya
atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Namun pada OTT yang dilakukan KPK tidak selalu ditemukan unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1 angka 19 KUHAP.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan kekuatan hukum pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk menjelaskan pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan, dan penyidikan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (normative research). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara menelaah/membedah buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan (statute approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuatan hukum pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dalam pelaksanaannya KPK harus menggunakan dasar hukum mengenai tertangkap tangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP. Pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi meliputi penyelidikan (penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara), dukungan teknis penyidikan, administrasi penyidikan, pengawasan dan pengendalian penyidikan.

Kepada pemerintah disaran untuk memperkuat dasar hukum mengenai tertangkap tangan dengan memasukkan kausal mengenai OTT secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepada Lembaga Swadaya masyarakat, masyarakat class action, para pakar hukum pidana dan stakeholder hukum disarankan untuk mendorong terwujudnya upaya revisi UU Tipikor agar KPK memiliki dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku korupsi di Indonesia.