Tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar adalah suatu tindak pidana yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mana perbuatan ini diancam paling lama sembilan (9) tahun. Tindakan ini juga biasanya dilakukan oleh satu orang ataupun lebih. dan apabila ada seseorang yang melakukan tindakan tersebut akan di tindak lanjuti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat (1).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar di wilayah hukum Banda Aceh, dan untuk menjelaskan hambatan penyelesaian tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar, serta menjelaskan upaya hukum penanggulangan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar di Wilayah Hukum Banda Aceh.

Untuk memperoleh data dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar adalah seperti faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, dan adanya kesempatan. Hambatan yang sangat mempengaruhi juga adalah belum sempurnanya perangkat hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Ada beberapa upaya yang ditemukan dalam kasus ini dan dapat di aplikasikan yaitu upaya Preemtif, Preventif, dan upaya Represif.

Disarankan untuk kedepannya ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik agar mengurangi penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan. Hambatan menyelesaikan tindak pidana pemerasan dapat diminimalisir dengan dilakukannya peningkatan kualitas perangkat-perangkat hukum, sehingga upaya-upaya untuk menekan tindak pidana pemerasan seperti menanamkan nilai-nilai moral yang baik mulai dari lingkungan keluarga (Preemtif), mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan hukum (Preventif), dan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana dapat dilakukan dengan baik (Represif).