Pasal 363 (1) KUHP “Barang siapa mengambil suatu barang, yang
seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak, maka akan dikenakan sanksi pidana
maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Meskipun telah diatur dengan ancaman
hukuman yang berat, namun pada kenyataannya saat ini masih saja terdapat kasus
Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor
penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan
oleh anak, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan
pemberatan yang dilakukan oleh anak, serta upaya yang dilakukan dalam
penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh
anak.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian lapangan dan
penelitian kepustakaan, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data secara
langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu faktor ekonomi, faktor
kurangnya perhatian dari orang tua/keluarga, faktor lingkungan, dan faktor
kurangnya pemahaman keagamaan, serta faktor teknologi. Hambatan dalam
penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh
anak yaitu saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak tidak memenuhi panggilan
dan kurangnya keterlibatan korban atau saksi dalam proses pemeriksaan tersebut.
Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang
dilakukan oleh anak yaitu pencegahan dari lingkungan yang tidak patut diikuti,
mensosialisasikan tentang hukum, mempertahankan anak supaya selalu dalam
pendidikan, dan memberikan anak ketempat pendidikan keagamaan, serta
penindakan dengan mengedepankan prinsip atau ketentuan dalam UU SPPA.
Disarankan kepada penyidik Unit PPA agar berkoordinasi dengan Bapas
dan pengacara untuk menghadirkan anak saat dalam proses pemeriksaan serta
disarankan kepada masyarakat dan aparatur gampong yang berwenang supaya
lebih rutin dalam membuat sosialisasi keagaamaan (pengajian) dan hal-hal terkait
hukum dalam kehidupan sehari-hari.