United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) sebagai salah
satu organisasi PBB yang khusus untuk melindungi pengungsi dan membantu
pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Apalagi tidak semua Negara
penerima merupakan peratifikasi Konvensi 1951 dan 1967. Terdapat pada
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak sepenuhnya
terealisasi dengan baik, dan di Aceh juga tidak terdapat Qanun yang mengatur
tentang pengungsi.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bagimana mekanisme penanganan
terhadap pengungsi etnis Rohingya berdasarkan Regulasi di Aceh dan Bagaimana
peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam
menangani pengungsi etnis Rohingya di Aceh
Kemudian penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya mengenai pengungsi
dan peran UNHCR, dengan pendekatan perundang – undangan (statute
approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang –
undangan dan bahan hukum skunder di peroleh dari segala referensi yang
mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, seperti buku, makalah,
jurnal, internet, dan lain sebagainya.
Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada bahwa sebagai organisasi internasional yang mendapatkan
mandat khusus oleh PBB terhadap penanganan pengungsi khususnya pengungsi
etnis rohingya, UNHCR berperan penting sebagai inisiator, fasilitator, dan sebagai
determinator status pengungsi dan bantuan terhadap pengungsi etnis Rohingya di
indonesia. selain itu untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka pada awalnya
di lakukan sesuai dengan Undang – Undang Keimigrasian yaitu sesuai dengan
penanganan yang di tunjukkan padaa orang asing, setelah itu untuk proses
selanjutnya penanganan pengungsi dan pencari suaka dilimpahkan kepada pihak
yang lebih berwenang yaitu UNHCR atau IOM.
Diharapkan kepada pemerintah Aceh dapat mengambil sikap terhadap
persoalan pengungsi etnis rohingya yang ada di Aceh,untuk memenuhi hak dan
kewajiban para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terkait dengan
penanganan pengungsi, peraturan tersebut dibuat agar proses mekanisme
penanganannya lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat
pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian