Berdasarkan Pasal 102 Undang undang no 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan, Tindak Pidana Penyelundupan dapat di kenakan sanksi dengan
ancaman penjara minimal 1 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal 50 juta
maksimal 5 miliyar, tetapi berbeda dengan Tindak Pidana Penyelundupan
Narkotika. Penyelundupan Narkotika dari dalam Negara maupun dari luar Negara
Indonesia hanya di kenakan sanksi peredaran Narkotika, itu pun tergantung pada
perbuatan seseorang yang di lakukanya sesuai Undang undang No 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Walaupun sudah di terapkan hukuman yang relatif berat, pada
kenyataan nya masih di jumpai kasus kasus penyelundupan dan peredaran
Narkotika..
Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Penyebab Tingginya kasus
Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di perairan Aceh dan Untuk menjelaskan
Kendala yang dihadapi Oleh Dit Pol Airud Aceh dalam melakukan
Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika lintas laut di perairan
Aceh serta Untuk menjelaskan upaya pencegahan Penyelundupan Narkotika
diperairan Aceh oleh Dit Pol Airud Aceh.
Data dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukaan dengan mempelajari
peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang
dibahas, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai
responden yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. Dalam
menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk
menghasilkan data deskriptis analitis.
Hasil penelitian menjelaskan penyebab tingginya tindak pidana
penyeludupan disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor geografis, faktor
banyaknya konsumen serta tingginya harga jual dan Terkait kendala yang
dihadapi Dit Pol Air kurang nya sarana dan prasarana, medan yang luas serta para
penegak hukum yang masih ada yang belum taat hukum dan berkaitan dengan
untuk melakukan upaya pencegahan dilakukan beberapa langkah seperti
melakukan patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat dan pemeriksaan kapal
yang mencurigakan.
Disarankan agar sarana dan prasarana dapat di tambah dengan yang lebih
canggih dan memadai agar proses penegakkan hukum dapat berjalan se