Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara menyebutkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus
bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Namun
dalam kenyataannya netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum
presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan Netralitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) dalam pemilu Presiden/Wapres Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023, untuk menjelaskan kendala netralitas aparatur sipil negara (ASN)
dalam pelaksanaan netralitas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam
pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan netralitas aparatur sipil
negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil
negara menegaskan prinsip netralitas aparatur sipil negara, ASN wajib menjaga
netralitas yang berarti tidak berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu,
kendala netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan netralitas pemilu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi pelanggaran yang
semakin marak dan terbuka, peran sumber daya birokrasi dalam pelanggaran,
keterlibatan aparatur sipil negara dalam kampanye, dan dukungan keberpihakan
upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan netralitas aparatur sipil
negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi sosialisasi
dan pembinaan, pengawasan dan penegakkan disiplin, penguatan budaya kerja
dan citra institusi, koordinasi antar lembaga dan penerapan sistem informasi.
Diharapkan kepada pemerintah untuk memperkuat aturan-aturan yang
bertujuan menjaga netralitas ASN agar pelanggaran terkait netralitas ASN dalam
pemilu tidak terjadi, pemerintah untuk mempertegas aturan yang berlaku.