Dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
disebutkan, bahwa “jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara
selama-lamanya lima tahun. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
adalah merupakan suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada anggota
tubuh seperti menusuk, menendang dan memukul. Namun dalam putusan Nomor
316/Pid.B/2018/PN-Bna Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum terdakwa
dengan berat melebihi tuntutan Jaksa.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan putusan pidana yang dijatuhkan
hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hukum terhadap
terdakwa dalam dalam perkara nomor 316/pid.b/2018/PN-Bna
Data penulisan studi kasus ini diperoleh melalui penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan studi kasus, data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka dengan maksud
memperoleh bahan primer yaitu putusan hakim, sedangkan bahan sekunder yaitu
mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana dan perundang-undangan serta bahan- bahan yang ada hubungan dengan permasalahan ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih
berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan kaidah hukum yang
berlaku baik secara formil dan materil sebagaimana telah di atur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memenuhi unsur yang terkandung di dalam
tindak pidana penganiayaan. Dasar pertimbangan hukum terhadap terdakwa perkara nomor
316/Pid.B/2018/PN-Bna yaitu karena Terdakwa seorang ayah yang seharusnya
memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah, tetapi dengan
perbuatannya terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Akibat
perbuatan tersebut hakim menjatuhkan hukuman berat melebihi tuntutan jaksa penuntut
umum karena tidak ditemukan unsur pemaaf bagi terdakwa.
Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa, dengan mempertimbangkan putusan-putusan hakim yang
terdahulu dalam memutus suatu perkara agar tercapainya nilai-nilai keadilan dan kepastian
hukum.