Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945 mensyaratkan adanya tindaklanjut
pembentukan undang undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan,
hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya, konsekuensi logis maka
dibentuklah Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang fungsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional sebagai syarat
pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (goodgovernance).Tuntutan tugas
fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas tidak
jarang terjadi penyimpangan dan inconstitusional baik melanggar norma Undangundang kode etik sehingga kepolisian sebagai bagian pemerintah diharapkan dalam
menjalankan fungsi dan kedudukannya harus tetap berpedoman pada UUD NRI
1945, serta Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan kedudukan Kepolisian
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta untuk menjelaskan fungsi Kepolisian
dalam sistim pemerintahan Negara Indonesia.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
yuridis normative. Penelitian kepustakaan dengan membaca buku buku, serta
peraturan perundang-undangan. Analisis data merupakan penelahaan dan
penguraian data, sehingga data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna
dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh
kemudian disusun secara urut dan sistematis, untuk selanjutnya dianalisis
menggunakan metode kualitatif yaitu dengan penguraian deskriptis analitis dan
preskriptif
Hasil penelitian dalam kedudukan Kepolisian dalam sistem Ketatanegaraan
Indonesia mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrumen
hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No.
VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-undang No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan
Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Serta fungsi Kepolisian dalam sistem pemerintahan Negara
Indonesia Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Polisi berfungsi
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di samping itu
Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat
diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum.
Disarankan kepolisian harus bertanggungjawab penuh atas situasi Kamtibmas
dalam negeri. Dituntut dalam menjalankan kantibmas harus bekerja menjalankan
fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disarankan Fungsi Kepolisian
dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia perlu kiranya keterlibantan tiga
kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif diterlibatkan dalam perumusan fungsi
dan kewengan kepolisian agar tidak bertumpu pada satu kekuasaan yaitu kekuasaan
eksekutif.