Narkotika digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat extra ordinary crime
siapapun pelakunya wajib dihukum seberat-beratnya, Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pasal 6 Tentang
diversi menjadi kewajiban penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana anak
melalui diversi, Namun pelaksanaannya belum sesuai apa yang telah ditetapkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan Hakim menyelesaikan
tindak pidana narkotika yang dilakukan anak secara diversi, Untuk mengetahui
faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh hakim dalam penyelesaian perkara
narkotika yang dilakukan anak secara diversi dan untuk menjelaskan upaya hakim
mengatasi hambatan dalam penyeselesaian perkara narkotika yang dilakukan anak
secara diversi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah
bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan
dilakukan dengan mewawancarai responden dan inforan, Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian hakim memutuskan menyelesaikan tindak pidana narkotika
yang dilakukan anak secara diversi dikarenakan hal itu merupakan perintahnya
Undang-undang, hambatan hakim dalam penyelesaian perkara tersebut adanya
perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari
pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak
hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM dan
tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya
untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversi yaitu memberikan
sosialisasi, masukan dan pemahaman kepada LSM yang concern terhadap
penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Meningkatkan
koordinasi antara pengadilan dengan pembimbing kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan
cara mempercepat pelaksanaan surat menyurat atau pelaporan antar lembaga yang
dibutuhkan.
Disaran kepada hakim agar lebih insentif untuk memberikan pemahaman yang
benar kepada para pelaku diversi baik dari pihak korban dan atau keluarganya,
pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh
masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang
concern terhadap pelaksanaan diversi) tentang keutamaan tercapainya musyawarah
diversi dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana.