Pasal 25 ayat 2 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja
menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath,
diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali
dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni
dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Meskipun perbuatan
tersebut sudah diancam dengan hukuman cambuk, namun dalam praktiknya
perbuatan tersebut masih terjadi di Kota Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
jarimah penyedia sarana prostitusi yang dilakukan di Kota Banda Aceh, penerapan
uqubat ta’zir terhadap pelaku jarimah penyedia fasilitas prostitusi, hambatan dan
upaya yang dilakukan dalam menanggulangi jarimah penyedia fasilitas prostitusi
di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalu penelitian
kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari
literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian
lapangan dilakukan, guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya
jarimah penyedia fasilitas prostitusi adalah faktor ekonomi, lingkungan pergaulan
dan lemahnya pendidikan agama. Faktor penerapan dipilihya uqubat ta’zir oleh
pelaku di Aceh karena hukuman cambuk lebih ringan dibandingkan hukuman
kurungan penjara dan lebih menguntungkan pelaku dalam proses Mahkamah
Syar’iyah. Hambatan dan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya
jarimah penyedia sarana prostitusi di Aceh yaitu tingkat kesadaran masyarakat
Aceh,kurangnya sarana dan prasarana terhadap dana eksekusi hukuman dan
berupa tindakan preventif dan tindakan represif. Serta modus yang sangat rapi
dalam menjalankan tindak pidana tersebut.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh lebih mendukung syariat Islam dan
lebih berkomitmen dan konsen terhadap penegakkan syariat Islam. Pemerintah
perlu melakukan pendekatan keagamaan pada instansi-instansi terkait di Aceh
agar masyarakat memahami dengan baik alasan, sebab dan tujuan qanun. Disarankan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk mengevaluasi tempattempat terjadinya ikhtilath atau zina, baik dalam bentuk prostitusi maupun tidak
untuk dapat dilakukan penindakan tegas.