Pasal 102 A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan,
menegaskan bahwa tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit
Rp.50.000.000,- dan paling banyak lima miliar rupiah. Pasal 54 Undang-Undang No.
39 Tahun 2007 tentang Cukai menegaskan bahwa setiap orang yang menawarkan,
menyerahkan, menjual atau menyediakan barang tanpa dilekati pita cukai atau tidak
dibubuhi tanda pelunasan cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai
dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Namun walaupun
sudah diancam dengan hukuman yang tergolong berat, penyelundupan rokok illegal
masih terjadi di wilayah hukum Aceh Besar Dan Kota Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak
pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Aceh Besar dan Kota Banda
Aceh, untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana
penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Aceh Besar dan Kota Banda Aceh dan
untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal
di wilayah hukum Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian lapangan
(field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan
dilakukan guna memperoleh primer melalui wawancara dengan responden dan
informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan
cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh
yaitu faktor tingginya permintaan masyarakat, besarnya keuntungan yang diperoleh
dan faktor geografis yang berada di jalur transportasi laut. Hambatan dalam
penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah hukum KPPBC Tipe
Madya Pabean B Kota Banda Aceh yaitu minimnya jumlah personil, minimnya
sarana operasional dan kurangnya peran masyarakat. Upaya penanggulangan
terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Aceh Besar
dan Kota Banda Aceh yaitu dilaksanakan secara preventif melalui penyuluhan, upaya
represif dilakukan melalui patroli, penangkapan dan penyitaan serta operasi pasar.
Disarankan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh agar lebih memperketat pengawasan,
meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi secara
konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, membenahi permasalahan internal, mengintensifkan koordinasi antar
lembaga penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat.