Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,
dan memelihara kesuburan tanah. Namun Pemerintahan Provisi dan Pemerintahan
Kabupaten yang kurang efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan Kawasan
Ekosistem Hutan Leuser sehingga masih banyaknya pelaku kejahatan yang dapat
merusak hutan leuser.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan kewenangan Pemerintah
Kabupateh Aceh Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap pelestarian hutan
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan, Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam
menjaga kelestarian hutan Leuser, Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
dalam memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan pelestarian Hutan Leuser.
Metode penelitian ini mengunakan yuridis normatif yang merupakan penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
dengan cara mempelajari literatur,buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 8
angka (1) menyatakan Gubernur menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat
wilayah provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi
Hutan, Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kawasan
Ekosistem Hutan Leuser yang begitu luas tapi kurang didukung dengan sarana dan
prasarana, Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam
memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan pelestarian hutan leuser memperketat
penjagaan,menindak tegas bagi pelaku-pelaku kerusakan hutan dan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat.
Di sarankan kepada pemerintah provisi agar lebih memperhatikan apa yang
dibutuhkan oleh pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH
Wilayah VI Subulussalam dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasana yang
mendukung kinerja. Diharapkan juga kepada masyarakat sekitar agar lebih ikut serta
dalam menjaga Kawasan Ekosistem Hutan Leuser.