Kepolisian memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pencabulan agar tercapainya keadilan bagi korban sekaligus sebagai bentuk proteksi nyata kepolisisan dalam memerangi tindak pidana pencabulan. Pasal 7 KUHAP menyebutkan wewenang penyidik diantaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, namun wewenang ini terkadang membuat hak-hak tersangka terabaikan. Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak Tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh pada umumnya telah dilakukan, namun ada juga hak tersangka yang tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dan diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, hal ini membuat tersangka tidak menjawab sesuai dengan yang dimaksudkan penyidik sehingga penyidik membentak tersangka karena dianggap memberi jawaban yang berbelit-belit. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu pengetahuan penyidik, penyidik tidak semua sarjana, sulitnya memperoleh visum et repertum, sulit menghadirkan saksi dan sulit memeriksa terhadap korban yang masih dibawah umur, tersangka melarikan diri dan jawaban Terdakwa berbelit-belit. Upaya Unit PPA Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah meningkatkan SDM, mencari pelaku, melakukan patrol, dan menghadirkan psikolog.

Disarankan kepada penyidik agar melakukan penyidikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diharapkan kepada penyidik agar terus menambah ilmu tentang penyidikan melalui sekolah formal atau pelatihan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.