Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menyebutkan bahwa “Setiap orang
dilarang untuk Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa
yang dilindungi dalam keadaan mati. Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (2) disebut bahwa
“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 (2) serta Pasal 30 tentang kawasan pelestarian alam bahwa “Kawasan
pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya”. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun dalam penelitian
lapangan masih didapati pelanggaran terhadap pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa, sehingga perlu tindakan tegas dari pemerintah maupun penegak hukum dalam
menangani kasus kepemilikan satwa liar, khususnya satwa yang dilindungi harimau Sumatra.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap
anggota TNI yang memiliki harimau sumatera, pertimbangan hakim terhadap penjatuhan
pidana yang relatif ringan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak
pidana memiliki Harimau Sumatera.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui kepustakaan (library reseacrch dan
penelitian penelitian lapangan (field research). penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh
data primer melalui wawancara dengan responden dan informan serta pengambilan data di
BKSDA dan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, sedangkan Penelitian kepustakaan dilakukan
untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menalaah buku-buku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana kasus kepemilikan
satwa yang dilindungi Harimau Sumatera yang diawetkan oleh TNI adalah berupa pidana
penjara, kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar 2.500.000.00, subsidair 3 bulan kurungan,
sedangkan TNI yang memiliki 1 ekor Harimau Sumatera yang telah di awetkan dan 1 ekor
Beruang Hitam yang sudah diawetkan di pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp.
5.000.000,00, subsidair 3 bulan kurungan. Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana
yang relatif ringan karena berterus terang, belum pernah dihukum sebelumnya, dan terdakwa
hanya menerima titipan. Hambatan yang dialami yaitu berupa faktor penegak hukum, sarana
atau fasilitas serta faktor masyarakat sedangkan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi
tindak pidana memiliki Harimau Sumatera dengan cara mensosialisasikan peraturan
perundang-undangan, peran aktif Instansi Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA),
peran masyarakat dan pembentukan pusat penangkaran harimau sumatera.
Disarankan kepada Hakim Pengadilan Militer Aceh dapat memberikan hukuman yang
setimpal kepada pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepada anggota TNI untuk tidak
menggunakan pengobatan dengan memanfaatkan satwa yang dilindungi, mengingat populasi
Harimau Sumatera semakin menurun.