Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang menegaskan bahwa
pengawasan dilakukan oleh dirjen dan Biro Perjalanan wajib memberikan
pelayanan terbaik terhadap calon jamaah. Dan dalam ketentuannya disebutkan
bahwa Pemerintah/Penyelenggara Perjalanan harus memberikan pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan jamaah umrah. Meskipun telah diatur dengan baik
namun implementasi dalam pelaksanaan masih diragukan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Implimentasi Peraturan
Mentaeri Agama Nomor 8 Tahun 2018 di Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Aceh dan Untuk menjelaskan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018
efektif untuk mengontrol PPIU di Provinsi Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara
menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian
lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan Implimentasi Peraturan Mentaeri Agama
Nomor 8 Tahun 2018 di Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sudah cukup
efektif dimana kendala-kendala dahulu sebelum adanya termasuk pemerintah telah
membuat sebuah aplikasi pelaporan SIPATUH yang bisa diakses secara online dan
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 efektif untuk mengontrol PPIU di
Provinsi Aceh Dulu kita sering mendegar kasus tentang jamaah umrah yang
terlantar, jemaah tidak bisa pulang karena biro perjalanan tidak menyediakan tiket
pulang ke tanah air, hingga jemaah harus transit di berbagai negara karena biro
perjalanan memilih tiket pesawat yang nondirect, dengan PMA Nomor 8 Tahun
2018 ini diharapkan persoalan-persoalan tersebut tidak lagi ditemukan dan
perjalanan ibadah umrah dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
Di saran kepada Kantor Wilayah Kemernterian Agama Provinsi Aceh untuk
lebih sering melakukan sosialisasi menyangkut Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun
2018 dan wajib melakukan percepatan pengakretasian terhadap Penyelenggara
Perjalanan Ibadan Umroh agar masyarakat tidak ragu untuk memilih lembaga
Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umroh.