Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yang menyatakan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Meskipun telah diancam dengan Undang-undang, tindak pidana pencabulan terhadap
anak keterbelakangan mental masih terjadi, dan adanya hambatan dalam
penyidikannya.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan
yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban
tindak pidana pencabulan, faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam
melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan
mental, dan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan penyidikan
tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian untuk
memperoleh data sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dan memperoleh data primer
dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara responden dan informan.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak
pidana pencabulan diawali adanya laporan polisi, pemeriksaan saksi-saksi,
penangkapan tersangka, penahanan tersangka, pemeriksaan tersangka, melakukan
penyitaan barang bukti, hingga serah terima tersangka dan barang bukti di kejaksaan.
Faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak
pidana tersebut korbannya mengalami keterbelakangan mental dan tidak dapat
berkomunikasi, tidak memiliki saksi lain selain adik kandung korban yan masih
berusia 5 (lima) tahun, pelaku melarikan diri dan mencoba menghilangkan barang- bukti, tidak adanya Unit PPA serta jangka waktu yang lama dalam melaksanakan
penyidikan. Adapun Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal penyidikan yaitu
korban didampingi oleh Peksos Dinas Sosial Aceh, menghadirkan Dokter Psikolog
Kejiwaan, mendatangkan ahli, bekerja sama dengan perangkat desa dan
Bhabinkamtibmas, serta melaksanakan penyidikan sesuai. Diharapkan kepada Penyidik sebagai Aparat Penegak Hukum agar berperan
aktif dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terutama yang terjadi pada
anak baik anak yang normal maupun anak yang keterbelakangan mental, Penyidik
agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga tidak
ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses
penyidikan, dan untuk memberikan kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak- hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait.