Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan PidanaAnak di upayakan dilakukannya diversi pada tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri khusus untuk tindak
pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residiv).Namun dalam prakteknya,
kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak juga dapat diselesaikan secara adat sesuai
dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat
Istiadat
Penelitian ini bertujuanuntuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak
pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, pertimbangan masyarakat dalam
menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak secara
adat, serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan
seksual yang dilakukan oleh anak secara adat.
Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan
(library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer
melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku- buku, jurnal,
sumber online dan peraturan perundang- undangan
Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana
kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah kurangnya moral dan taqwa,
Penyalahgunaan media internet, dan kurangnya perhatian orang tua, Pertimbangan
masyarakat dalam menyelesaikan Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan
oleh anak secara adat adalah pelaku dan korban masih keluarga dan pelaku masih
tergolong anak Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual
yang dilakukan oleh anak secara adat adalah kurangnya pendidikan agama dan
perilaku seks, belum adanya sosilisasi qanun, peradilan adat yang belum profesional
dan kurangnya pengamanan anak.Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan
sosialisasi tentang perilaku seks dan agama, serta memperbanyak kegiatan sosial dan
keagamaan.
Disarankan kepada pemerintah agar mensosialisasikan mengenai pendidikan
agama dan perilaku seks sejak dini. Kepada masyarakat dan orang tua agar
mengontrol tindak-tanduk anak- anak mereka agar tidak melakukan perbuatan yang
tidak sesuai dengan norma.