Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal
21 Ayat (1) disebutkan bahwa “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
Kemudian, pada Qanun Aceh Pasal (5) Nomor 11 Tahun 2013 Tentang
Kewajiban Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab
atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu menetapkan kebijakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota. Namun, pada
kenyataannya masih saja ditemukan kesenjangan sosial dengan maraknya
pengemis-pengemis dan gelandangan di bawah umur yang jauh dari kesejahteraan
sosial.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan wewenang Pemerintah Kota
Banda Aceh dalam membina dan mengatur pengemis di bawah umur ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian,
untuk menjelaskan faktor penghambat serta untuk mengetahui upaya yang telah
dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan Undang-Undang
tersebut.
Metode penelitian dari penulisan ini mengunakan metode yuridis empiris,
data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode enelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk
memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku),
teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang
ada, danpenelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data Primer
dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk
mengumpulkan data secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Pemerintah Kota Banda
Aceh Dalam Membina Pengemis Di bawah Umur Anak masih belum maksimal
dan masih terus melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat.
Selanjutnya faktor penghambat kinerja pemerintah adalah Faktor Anggaran, Faktor sumber daya manusia, faktor koordinasi antar SKP dan faktor masyarakat.
Selanjutnya upaya yang telah dilakukan pemerintah kota banda aceh terus
melakukan pensejahteraan masyarakat melalui bimbingan dan pembinaan serta
koordinasi yang baik terus ditingkatkan antar pemerintah.
Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat membina dan
memberi pemahaman kepada pengemis-pengemis yang ada dikota Banda Aceh
serta terus melakukan sosialisasi yang berkesinambungan terhadap masyarakat. Selanjut kepada dinas sosial kota Banda Aceh agar terus melakukan upaya-upaya
yang baik terhdapat pengemis dibawah umur khususnya anak-anak dibawah umur.