Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang
dimana setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dari
penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimanakah Pelayanan Publik
yang diberikan Pemda Pidie setelah pemekaran kabupaten dilakukan, kemudian
untuk mengetahui untuk mengetahui Hambatan apa yang di hadapi dalam
meningkatkan pelayanan publik kabupaten pidie, serta upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan pelayanan publik kabupaten pidie.
Metode penelitian dari penulisan ini mengunakan metode yuridis empiris,
data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh
data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan
perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian
lapangan (field research) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai
kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara
langsung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Pidie sudah
melakukan pemekaran terhadap pelayanan publik, namun pemerintah mengakui
masih belum sepenuhnya maksimal dalam melakukan pelayanan terhadap
masyarakat, dalam hal pemekaran yang dilakukan terdapat banyak aspek pelayanan
publik yang diterapkan walaupun dengan kualitas yang tidak sepenuhnya
memuaskan. Selanjutnya faktor penghambat pelayanan publik adalah Faktor
kemampuan, Faktor kualitas sumber daya aparatur, Faktor dukungan pemerintah,
kondisi kerja. Selanjutnya upaya pemerintah dengan memberikan perluasan
kewenangan pada pemerintah daerah dan partisasi masyarakat dalam melakukan
kajian/analisis setiap penetapan kebijakan pemerintah dibidang pelayanan publik.
Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan langkah awal dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kepada pemerintah daerah untuk lebih
mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti berorientasi kepada
aspirasi masyarakat.