Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang –
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang, (yudikatif) ketentuan
tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain”
antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Kermasyarakatan, Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia
menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
Yudikatif, terdapat kontradiktif dengan ketentuan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan
adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan
serta kewenagan lain berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dapat menimbulkan
permasalahan pertentangan antara fungsi kelembagaan negara berpengaruh pada
independensi dalam penegakan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan kejaksaan dalam sistem
Ketatanegaraan Indonesia, dan untuk menjelaskan hambatan dalam pengaturan tentang
kedudukan kejaksaan di Negara Republik Indonesia.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui Library Reseach (penelitian pustaka), yaitu
pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang
berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan,
atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya
bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan
Indonesia masih bersifat Tarik-ulur antara kekuasaan-kekuasaan trias politika Yudikatif
sebagai penegak hukum, pada kenyataannya adalah masih berada dibawah kekuasaan
eksekutif. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain”
tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan
bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di
dalam Undang-Undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik
Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dan Hambatan yang
dihadapi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah tekanan politik dari
pihak eksekutif, yang mana dari proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung
Muda dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dinamika politik
mempengaruhi tingkat independensi profesi ini, sehingga intervensi politik itu menghambat
profesionalisme Jaksa.
Disarankan kedudukan kejaksaan seharusnya dibawah wewenang yudikatif dalam
trias politika, agar dapat memunculkan pertanggungjawaban lembaga yang tidak mudah di
intervensi oleh politik. Dan Diharapkan tekanan-tekanan poltik dari pihak eksekutif dapat
dihilangkan agar terciptanya lembaga kejaksaan yang indepedensi dan terlepas dari tekanantekanan politik