Pasal 39 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
Namun pertimbangan hakim pada perkara Nomor: 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna majelis
hakim menarik fakta hukum bahwa Tergugat telah berselingkuh berdasarkan
video tiktok dan keterangan saksi yang tidak kredibel untuk memenuhi ketentuan
Pasal 39 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perceraian.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam
memutus perkara nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna, menjelaskan kendala dan upaya
hakim dalam pembuktian perkara nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna dan menjelaskan
Akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya gugatan cerai pada perkara nomor
63/Pdt.G/2024/Ms.Bna
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Reserch)
dengan mewawancarai responden dan informan, menelaah kepustakaan (Library
Reserch) dan mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara
Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna karena adanya tuduhan diantara penggugat dan tergugat
saling berselingkuh dan penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak enam
bulan, tetapi pertimbangan hakim tidak mempunyai landasan yang kuat karena para saksi
tidak menerangkan bahwa adanya tuduhan saling berselingkuh yang menyebabkan
perselisihan dan pertengkaran. Kendala dan upaya hakim dalam pembuktian perkara
nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna, ditemukan bahwa majelis menghadapi berbagai
kendala, seperti ketidakhadiran tergugat yang mengurangi kualitas pembuktian,
saksi dan bukti yang sering diragukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim
perlu melakukan pemeriksaan bukti dan saksi secara menyeluruh dan objektif.
Akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya gugatan cerai pada perkara nomor
63/pdt.g/2024/ms.bna yaitu berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri atas
status pernikahan berdasarkan ketetapan hukum.
Disarankan kepada majelis hakim menolak seluruh gugatan cerai apabila fakta
hukum tidak mendukung alasan-alasan terjadinya perceraian dan tidak selaras dengan
posita dari gugatan. Disarankan kepada majelis hakim agar menyurati tergugat melalui
kedutaan apabila telah diketahui bahwa tergugat berada diluar negeri agar proses
pembuktian menjadi berkualitas. Disarankan kepada tergugat dapat mengajukan upaya
verzet terhadap putusan majelis hakim.