Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Pelindungan Konsumen menyatakan bahwa “Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Namun pada
kenyataannya masih banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat belum
optimalnya implementasi pertanggungjawaban perusahaan ini.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan tanggung jawab perusahaan Paxel
Home Banda Aceh atas keterlambatan pengiriman barang, untuk menjelaskan
faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang pada perusahaan Paxel Home
Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya apa saja yang dapat ditempuh dalam
menyelesaikan keterlambatan pengiriman barang pada perusahaan Paxel Home
Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif, serta menggali informasi dari berbagai sumber primer yaitu
mewawancara secara langsung melalui tanya jawab. Pendekatan yuridis merupakan
pendekatan yang mempedomankan kepada aturan Perundang- undangan, literatur
hukum, sedangkan empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang
mengamati serta juga menjelaskan apakah hukum sudah berjalan sesuai dengan
aturan yang diharapkan masyarakat dan membandingkan dengan kenyataan yang
sedang terjadi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab
perusahaan terhadap keterlambatan pengiriman barang dengan mengganti rugi
secara materi sesuai harga ongkos barang yang dikirimkan. Faktor yang
menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman barang ada beberapa yaitu
faktor alam/non alam, kesalahan manusia (human error) dan juga faktor overload.
Upaya penyelesaian untuk menangani permasalahan ini adalah perusahaan
melakukan negosiasi dengan konsumen terlebih dahulu , tetapi jika tidak mencapai
kepuasan konsumen dapat melakukan pelaporan ke YAPKA atau menggugat
perusahaan melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Disarankan perusahaan sebagai pelaku usaha dan pemerintah bersama-sama
merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai ganti rugi untuk kerugian materil
maupun immateriil. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak
mereka juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan yang
seharusnya mereka terima. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan
konsumen dapat terlaksana dengan lebih baik di masa mendatang