Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian
dapat terjadi apabila salah satu pihak mengalami penyakit atau cacat badan yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
Hal tersebut menjadi dasar dalam perkara Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Srl, yakni
perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami yang mengalami
gangguan kejiwaan (skizofrenia), yang menyebabkan ketidakmampuan suami
menjalankan kewajiban rumah tangganya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami yang
mengalami gangguan kejiwaan serta mengkaji tinjauan hukum Islam terkait
perkara tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang
berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan
putusan pengadilan. data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer,
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi
Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam
perkara ini mengacu pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
adanya cacat badan atau penyakit yang menyebabkan salah satu pihak tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan. Hakim juga memperhatikan
bukti medis dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Tergugat sering
melakukan tindakan kekerasan akibat gangguan kejiwaannya. Oleh karena itu,
Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat demi melindungi hak-hak
Penggugat dan anak.
Disarankan agar Pemerintah dan institusi terkait memberikan edukasi
kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dalam perkawinan.
Selain itu, perlu ada pengawasan lebih lanjut terhadap pasangan yang memiliki
riwayat gangguan mental untuk mencegah terjadinya perceraian