Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa sertifikat merupakan
alat bukti kepemilikan yang kuat dan seharusnya memberikan kepastian hukum
bagi pemegangnya. Namun dalam kenyataannya, tanah yang masih bersertifikat
atas nama pemilik lama sering menjadi objek sengketa ketika dikuasai oleh pihak
lain tanpa akta jual beli, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan
Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bna.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum tanah yang masih
bersertifikat atas nama pewaris (Anwar As), menjelaskan faktor-faktor yang
menyebabkan tanah bersertifikat tetap menjadi objek sengketa, serta menjelaskan
akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang bersengketa..
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan
peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku
dan literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang masih bersertifikat atas
nama pewaris pada dasarnya termasuk harta warisan yang beralih kepada ahli
waris setelah pewaris meninggal dunia. Sengketa timbul karena adanya perjanjian
jual beli bawah tangan, keterlambatan balik nama, serta perbedaan antara data
sertifikat dengan kondisi penguasaan di lapangan. Dalam Putusan Nomor
31/Pdt.G/2024/PN Bna, majelis hakim menolak gugatan ahli waris dan
menyatakan tergugat sebagai pemilik sah berdasarkan bukti jual beli.
Saran yang diberikan adalah agar masyarakat melakukan peralihan hak
atas tanah melalui prosedur hukum yang sah dengan akta PPAT dan pendaftaran
pada kantor pertanahan, serta bagi pemerintah untuk memperkuat ketelitian
administrasi pertanahan guna mencegah timbulnya sengketa serupa.