Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun kenyataanya terjadi perbuatan melawan hukum pada pemegang AJB yang tanahnya dijadikan milik orang lain melalui pendaftaran tanah secara
sistematis lengkap.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang akta jual beli yang tanahnya dijadikan milik orang lain melalui pendaftaran tanah secara sistematis lengkap, faktor penyebab akta jual beli yang tanahnya dijadikan milik orang lain melalui pendaftaran tanah secara sistematis lengkap belum terlindungi dan pertimbangan hukum dalam memenuhi putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Jth bahwa penggugat melakukan perbuatan melawan hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.
Hasil penelitian memperoleh bahwa perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dimiliki oleh Penggugat memberikan perlindungan hukum hal ini dikarenakan Akta Jual Beli merupakan alat pembuktian yang sah dan juga sempurna. Faktor penyebab akta jual beli yang tanahnya dijadikan milik orang lain melalui pendaftaran tanah secara sistematis lengkap belum terlindungi dikarenakan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, selain itu keserakahan akan harta benda juga menggakibatan hal ini terjadi karena tanah sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Majelis Majelis Hakim menilai bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan sah milik Penggugat maka terhadap Para Tergugat yang menguasai tanah tersebut haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), disarankan agar meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pendaftaran tanah, khususnya dalam penelitian data yuridis dan data fisik sebelum menerbitkan sertifikat.