Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Ketenagakerjaan menjelakan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak.
Namun pada kenyataanya banyak kasus di Kota Banda Aceh
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengejaskan proses dan mekanisme
perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang dipaksa bekerja oleh
orang tuanya, proses dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat dilakukan
oleh anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya dan peran lembaga/Dinas
terkait dalam menangani pekerja anak dibawah umur.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata
lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan
penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang
telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa mekanisme anak yang bekerja
adalah pertama kali dengan mamberi tahukan kepada orang terkait dengan
dewasa, dan jika tidak dapat diselesaikan maka anak dapat meminta bantuan
kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana. Hambatan terkait dengan perlindungan
hukum bagi anak adalah kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia
yang ada, sehingga hal ini menjadi hambatan terhadap perlindungan anak. Peran
pemerintah terhadap anak yang bekerja adalah dengan melakukan pengawasan
terhadap para pekerja anak pengawasan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu
pengawasan preventif yaitu pengawasan yang bersifat mencegah. Sedangakan
pengawasan yang selanjutnya adalah pengawasan secara refresif yang mana
pengawasan ini merupakan pengawasan secara penangguhan atau secara
pembatalan tehadap kebijkan yang telah ditetapkan.
Disarankan kepada anak ketika orang tua sudah melakuan eksploitasi agar
memberi tahukan hal ini kepada orang dewasa yang di percaya, agar dapat
memberikan perlindungan kepada anak tersebut, namun jika tidak juga di
temukan jalan maka dapat dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh agar melengkapi sarana prasarana
serta sumber daya manusia yang memapuni, hal ini agar perlindungan hukum
dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga anak-anak yang dieksploitasi dapat
dilindungi.